Review Jurnal “SURVEYING AND IDENTIFYING THE FACTORS AFFECTING SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF BUSINESS STRATEGIES IN COMPANIES OF FARS PROVINCE INDUSTRIAL TOWN (CASE STUDY: COMPANIES OF FOOD INDUSTRIES)”

“SURVEYING AND IDENTIFYING THE FACTORS AFFECTING SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF BUSINESS STRATEGIES IN COMPANIES OF FARS PROVINCE INDUSTRIAL TOWN (CASE STUDY: COMPANIES OF FOOD INDUSTRIES)”

By : Ali Mollahoseini and Hadi Ahmadkhani

 

1. A.    TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan pelaksanaan secara strategis.

 

1. B.    MANFAAT PENELITIAN

Mengetahui secara pasti faktor-faktor berikut: konsekuensi perencanaan, hambatan organisasi, hambatan manajerial dan masing-masing individu yang terlibat dalam proses tersebut. Serta mengetahui rintangan dan hambatan di lingkungan penelitian.

1. C.     METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Proses penelitian disimpulkan dengan cara deskriptif. Sedangkan proses menganalisa menggunakan Firedman tes.

 

1. D.    KESIMPULAN PENELITIAN

implementasi strategi bisnis di perusahaan industri makanan Provinsi Fars menunjukkan hasil sebagai berikut: perencanaan konsekuensi 68,09%, organisasi obstacles 65.48%, hambatan manajerial 60.40%, individu dan staf hambatan 72,0% dan lingkungan obstacles63.99%. 

Peran serta individu terkait sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan dan berujung pada tujuan yang dicapai. Bila peran sertanya maksimal maka hasil pelaksanaan strategi pun akan ikut berhasil. Begitupun sebaliknya.

Review Jurnal ”FACTORS INFLUENCING DECISION-MAKING PROCESSES” “Mahmood Nooraie”

”FACTORS INFLUENCING DECISION-MAKING PROCESSES”

“Mahmood Nooraie”

 

1. A.    TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu perencanaan atau penentuan strategi dalam pembangunan dibutuhakan  strategi pengambilan keputusan yang tepat dan baik, agar tercapainya suatu tujuan yang baik. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk  meneliti proses pengambilan keputusan strategis dan faktor yang mempengaruhi proses.

1. B.    MANFAAT PENELITIAN

 

Manfaat penelitian jurnal adalah untuk mengetahui bagaimana cara pemngambilan strategi keputusan yang baik, Dampak dari pengambilan keputusan yang besar, dan dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi pengambilan strategi keputusan, khususnya tahapan yang berbeda dan suatu proses dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu :

1. Keputusan karakteristik khusus
2.  Karakteristik organisasi internal
3. Karakteristik lingkungan eksternal, dan
4. Karakteristik tim manajemen.

 

 

 

 

                       

1. C.     METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini kita menggunakan pendekatan kualitatif, karena bukti atau sumber yang kita dapat itu berupa data atau informasi.  Dan dalam penelitian ini juga kita menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, maksud dari dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang kita butuhkan.

 

1. D.    KESIMPULAN PENELITIAN

Pengambilan keputusan terbagi menjadi 2, yaitu factor eksternal dan factor internal. Pengambilan keputusan yang tepat dapat mempengaruhi strategi pembanguan  itu sendiri. Pengambialn keputusan juga bersifat variasi. Jadi proses pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan keadaan ekonomi suatu Negara tersebut, bisa dilihat dari sumber daya alam, sumber daya  manusia, sumber daya alam,  sumber daya teknologi, dan sebagainya.

Review Jurnal “STRATEGY FACTORS AFFECTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT DECISIONS BY MULTI-NASIONAL ENTERPRISES IN LATIN AMERICA”

“STRATEGY FACTORS AFFECTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT DECISIONS BY MULTI-NASIONAL ENTERPRISES IN LATIN AMERICA”

By : Len J. Trevino , Franklin G. Mixon Jr.

 

1. A.    TUJUAN PENELITIAN

Tidak dipungkiri dalam proses pelaksanaan pembangunan, kendala yang sering dihadapi oleh tiap negara terutama negara berkembang dalah masalah modal. Ketika pembangunan harus terus dilakukan karena perkembangan zaman terus melaju pesat, sedangkan dana kas pada pemerintahan negara tersebut tidak memungkinkan, jalan keluar yang mungkin bisa dilakukan adalah menarik investor asing. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor strategi yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di sautu negara.

1. B.    MANFAAT PENELITIAN

 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui secara pasti bagaimana investasi yang terjadi di Amerika Latin. Di mana sebagian besar negara di Amerika Latin adalah negara berkembang. Bisa diambil hasil kesimpulan penelitian tersebut untuk kasus yang sama di negara lain. Bagaimana sejarah singkat investor menanamkan modal asing di negara-negara tersebut untuk menunjang strategi pembangunan yang kaan dilaksanakan. Mengetahui  juga berbagai macam pengaruh tiap variable makroekonomi  dan variable institusi dalam proses mengajak investor berinvestasi di negara Amerika Latin.

 

 

 

1. C.     METODOLOGI PENELITIAN

Data ini merupakan data sekunder karena kita tidak mencari langsung ke lapangan, melainkan data yang di dapat dari sumber bacaan atau dokumen-dokumen.

 

1. D.    KESIMPULAN PENELITIAN

Salah satu faktor penunjang keberhasilan strategi pembanguan itu adalah adanya dana yang menunjang  untuk berjalannya strategi pembangunan tersebut. Jika suatu Negara mempunyai kendala dalam pembiayaan tersebut  dalam artian tabungan Negara tidak mencukupi untuk berjalannya strategi tersebut, maka salah satu cara terbaik yaitu memberi kesempatan kepada investor untuk menginvestasikan ke Negara tersebut.   

Review Jurnal “CRITICAL FACTORS AFFECTING THE PLANNING AND IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECT”

CRITICAL FACTORS AFFECTING THE PLANNING AND IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECT”

By : John M. Bryson and Philip Bromiley

 

1. A.    TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana isi proyek pembangunan yang akan dilakukan mempengaruhi  proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan tersebut. Serta mengetahui apa yang harus dilakukan pada proses perencanaan isi proyek agar mendapatkan tujuan proyek yang ingin capai dalam proses pembangunan.

1. B.    MANFAAT PENELITIAN

 

Penelitian ini dibuat untuk mengeksplorasi faktor-faktor strategis dalam memenentukan proyek perencanaan pembangunan. Di mulai dari penentuan isi proyek, perencanaan proyek, proses pelaksanaan proyek, melihat hasil proyek dengan menggunakan informasi data  yang berkaitan dengan masalah yang timbul. 

 

1. C.     METODOLOGI PENELITIAN

 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, karena data yang didapat bukan dari angka, melainkan berupa informasi jurnal.

 

 

 

 

1. D.    KESIMPULAN PENELITIAN

Salah satu factor yang penting dalam pembuatan strategi pembangunan adalah proses perencanaan yang baik dimana proses tersebut harus menggunakan struktur teknik perencanaan yang bagus, pembuatan keputusan harus berdasarkan komunikasi yang baik, kita harus mengatur perencanaan itu dengan baik supaya bisa tercapai dengan maksimal.

Review Jurnal “DEVELOPING THE STRATEGY : VISION, VALUE GAPS, AND ANALYSIS”

“DEVELOPING THE STRATEGY : VISION, VALUE GAPS, AND ANALYSIS”

By : Robert S. Kaplan and David P. Norton, with Edward A. Barrows Jr

 

1. A.    TUJUAN PENELITIAN

Hampir sebagian besar dalam penentuan strategi pembangunan hanya terfokus pada bagaimana mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal kunci sukses dalam penentuan strategi adalah bagaimana membuat rumusan yang tepat terlebih dahulu mengenai tujuan awal yang hendak dicapai dalam pembangunan. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah bagaimana tujuan strategi pembangunan ini dirumuskan. Mulai dari visi, misi, hingga analisis berjalannya misi tersebut.  

1. B.    MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian jurnal adalah mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh dalam proses perumusan strategi pembangunan yang tepat, antara lain:

1. Menentukan visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai.
2. Menyusun strategi untuk pencapai tujuan tersebut dengan memperhatikan nilai kesenjangan yang ada di lingkungannya. Ini sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan
3. Menganalisis kembali strategi yang telah dijalankan apakah telah berjalan sesuai tujuan. Ini dilakukan juga untuk megevaluasi hasil kerja bersama dalam proses pencapain tujuan dalam menjalankan pembangunan.

 

 

 

1. C.     METODOLOGI PENELITIAN

Dalam jurnal ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, karena data yang di dapat berasal dari jurnal,bukan dari penelitian secara langsung.

 

1. D.    KESIMPULAN PENELITIAN

Strategi pembangunan sangat dipengaruhi oleh

1. Visi

Sebagai contoh, visi memiliki arti suatu ide cara atau pemikiran bagaimana kita dapat menjalankan misi. Sementara misi adalah cara untuk mencapai tujuan visi tersebut. Visi sangat mempengaruhi strategi pembangunan karena visi merupakan tonggak untuk menjalankan segala cara untuk mencapai tujuan strategi pembangunan tersebut. Semakin jelas visi  yang dibuat, maka strategi pembangunan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan awal.

1. Nilai kesenjangan

Didalam strategi pembangunan ini, kita sudah menanamkan visi yg akan dijalankan. Dalam menjalankan visi tersebut, kita harus melihat nilai kesenjangan yang ada dimasyarakat setempat. Semakin tinggi nilai kesenjangan social, itu akan berdampak buruk terhadap strategi pembangunan karena nilai kesenjangan itu berdampak negative jika terlalu tinggi. Jadi setelah membangun visi dan menetapkan nilai kesenjangan di masyarakat, kita tinggal menganalisanya

1. Analisis           

Analisis dapat digunakan sebagai tolak ukur, menilai keberhasilan dari visi yang telah dibuat apakah visi tersebut berjalan sesuai harapan atau ada faktor lain yang menghambat seperti adanya nilai kesenjangan masyarakat yang tinggi.

 

BAB IX INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

BAB IX

INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

 

INVESTASI

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat investasi dalam perekonomian suatu negara, beberapa diantaranya adalah :

Pertama, prospek ekonomi di masa yang akan datang.

Kedua, keuntungan yag dicapai perusahaan.

Ketiga, perubahan perkembangan teknologi.

Keempat, kestabilan perekonomian negara.

Kelima, tingkat suku bunga.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN)

Jika pada pelita l dan ll, industri kecil masih mendominasi, maka pada pelita-pelita berikutnya, investasi dari penanaman modal inimulai diarahkan pada usaha untuk :

1. Memperkokoh struktur industri dalam negeri secara umum, dengan memprioritaskan industri yang mampu mengolah bahan baku, modal, serta penunjang
2. Proritas juga ditujukan kepada industri agar mampu menciptakan mesin-mesin prosuksi sendiri
3. Diarahkan pada proses penyerapam tenaga kerja sebanyak-banyakmya
4. Dapat menyebar keluar wilayah pulau jawa, agarpembangunan lebih merata

Penanaman modal asing (PMA)

Disisi lain, masuknya modal asing menimbulkan pro dan kontra dalam menggapinya. Beberapa alasan yang bersifat ekonomi yang menentang masuknya PMA adalah :

• Pertama, di dalam kenyataannya sangat jarang perusahaan multinasional bersedia menanamkan kembali keuntungan yang diperolehnya di negara-negara berkembang
• Kedua, dilihat dari kepentingan neraca pembayaran, perusahaa-perusahaan multinasional dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan devisa negara, baik melalui neraca berjalan, maupun lewat neraca lalu-lintas modalnya
• Ketiga, meskipun perusahaan multinasional turut menyetor pajak kepada negara, namun mereka juga sering mendapatkan keinginan pajak dari pemerintah, serta perlindungan-perlindungan lainnya
• Keempat, tidak jarang tujuan transfer teknologi tidak dapat berjalan dengan lancar

Sedangkan pendapat yang bersifat non-ekonomi diantarannya adalah :

• Perusahaan multinasional sering memiliki kedudukan sebagai perusahaan monopolis
• Perusahaan tidak jarang hanya memproduksi komoditi untuk kalangan tertentu saja
• Perusahaan multinasional dapat mempertajam kesenjangan sosial
• Perusahaan multinasional dapat menggunakan kekuatan ekonomi untuk menekan pemerintah
• Perusahaan multinasional dapat menekan pajak lokal dengan ‘transfer pricing’

Namun demikian lepas dari pandangan-pandangan menentag tersebut, negara Indonesia masih banyak membutuhkan uluran penanaman modal asing tersebut. Beberapa alasan yang melatar belakanginya adalah :

1. Kemampuan menabung masyarakat Indonesia yang belum sempurna, sehingga kebutuhan modal dalam negeri masih kurang.
2. Masih banyak yangbelum dapat dikelola sendiri oleh tenaga maupun manajemen dalam negeri
3. Belum efisiensinya produk untuk jenis-jenis komoditi tertentu, sehingga lebih menguntungkan jika diserahkan pengelolaannya pada investor asing
4. Meskipun masih sedikit, kita dapat belajar dan mencoba proses transfer ‘kemampuan’  dari para perusahaan multinasional tersebut, disamping perusahaan tersebut banyak juga turut membantu pemerintah dalam membuka pusat usahabaru di trmpat-tempat yang selama ini jauh dari kegiatan ekonomi.

 

BAB VIII MASALAH-MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

BAB VIII

MASALAH-MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

 

 

PENGANGGURAN

            Pengangguran akan menyebabkan perekonomian berada kondisi di bawah kapasitas penuh, suatu kapasitas yang diharapkan. Pengangguran juga akan menyebabkan beban angkatan kerja yang benar-benar produktif menjadi semakin berat, disamping secara sosial pengangguran akan menimbulkan kecenderungan masalah-masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya.

     Adapun jenis-jenis pengangguran yang dapat disebutkan diantaranya adalah :

–          Pengangguran friksionil, yakni pengangguran yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik, yang memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik.

–          Pengangguran struktural, yakni pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan, karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha, sehingga terpaksa mengurangi tenaga kerja.

–          Pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena mulai digunakan teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Seringkali pengangguran ini terjadi karena kemampuan dan keahlian pekerja yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan

–          Pengangguran silikal, yakni pengangguran yang terjadi karena terjadinya pengangguran tenaga kerja yang secara menyeluruh, dikarenakan kemunduran dan resesi ekonomi.

–          Pengangguran musiman, yakni penganggurna yang terjadinya dipengaruhi oleh musim. Jenis ini pengangguran ini sering terjadi pada sektor pertanian.

–          Pengangguran tidak kentara, yakni pengangguran yang secara fisik dan dapat sepintas tidak kelihata, namun secara ekonomi dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut sesungguhnya menganggur.

–          Setengah menganggur, yakni mereka yang bekerja dengan jam kerja di bawah rata-rata jam kerja normal yang berkisar 7 sampai 8 jam sehari.

 

 

 

INFLASI

            Inflasi sering diartikan sebagai suatu kecenderungan naiknya harga-harga secara umum dalam waktu dan wilayah tertentu. Dari pengertian itu dapat diambil beberapa poin penting mengenai inflasi, bahwa inflasi ini terjadi :

–          Diwarnai kenaikan harga-harga komoditi secara umum, atau dapat dikatakan hampir setiap komoditi mengalami kenaikan.

–          Dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu.

Jika dilihat dari parah tidaknya, atau besar kecilnya inflasi yang muncul, inflasi dapat dibagi dalam :

Inflasi ringan jika nilainya berkisar                      0    % s/d 10   %

Inflasi sedang jika nilainya berkisar                     10  % s/d 30   %

Inflasi berat jika nilainya berkisar                        30  % s/d 100 %

Hyperinflasi jika nilainya                                     > 100 %

 

            Jika dilihat dari sebab-sebab kemunculannya dibagi dalam :

–          Inflasi karena naiknya permintaan, yakni inflasi yang terjadi karena adanya gejala naiknya permintaan secara umum, sehingga sesuai dengan hukum permintaan maka hargapun secara umum akan cenderung naik.

–          Inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi, terjadi jika kecenderungan naiknya harga lebih diakibatkan karena naiknya biaya produksi, seperti naiknya upah tenaga kerja, naiknya harga bahan baku dan penolong, dan sejenisnya.

 

Jika dilihat dari asalnya, inflasi terbagi dalam :

–          Inflasi yang berasal dari dalam negeri, adalah inflasiyang terjadi dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri, seperti misalnya peredaran uang di dalam negeri yang terlalu banyak.

–          Inflasi yang berasal dari luar negeri, inflasi yang terjadi di negara lain seringkali merembet ke negara Indonesia. Proses terjadinya diawali dengan masuknya komoditi impor yang telah terkena inflasi di negara asalnya.

Sejak masanya ekonomi klasikpun telah muncul pendapat mengenai inflasi ini, menurut mereka inflasi lebih disebabkan karena pengaruh jumlah uang yang beredar.

Sedangkan Keynes melihat ‘ keserakahan manusia’ sebagai sebab utama munculnya inflasi. Keynes menganggap bahwa keinginan manusia untuk hidup di luar batas kemampuannya akan menjadi pemicu utama terjadinya inflasi.

Sedangkan teori struktural, lebih menganggap masalah struktural seperti kondisi kebutuhan pokok (terutama pangan) menjadi awal mula terjadinya inflasi.

Jika kita perhatikan, maka inflasi memang akan membawa dampak yang kurang baik bagi beberapa aspek kegiatan ekonomi masayarakat, diantaranya :

ᴥ  Pertama, inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan riil masyarakat yang       memiliki penghasilan tetap.

ᴥ   Kedua,  inflasi akan menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas (uang misalnya) tersebut akan menjadi lebih kecil, karena secara nominal (sesuai angka yang tertera dimata uang) harus menghadapi harga komoditi per satuan yang lebih besar

ᴥ  Ketiga, inflasi akan memyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun, sehingga orang akan cenderung memilih menginvestasikan uangnya dalam aktiva yang lebih baik, dari pada menabungkannya ke bank.

ᴥ    Keempat, inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi terhambat, sebagai contoh, dari sektor perdagangan luar negeri, maka komoditi ekspor indonesia menjadi tidak dapat lagi bersaing dengan komoditi sejenis di pasar dunia.

Mekipun banyak orang lebih melihat inflasi sebagai suatu yang merugikan, namun ada beberapa sisi positif dari adanya inflasi ini, yakni :

ᴥ    Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu  negara.

ᴥ    Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraannya, agar dapat tetap mengikuti penurunan nilai riil pendapatannya.

 

BAB VII KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

BAB VII

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

 

Beberapa kebijaksanaan yang cukup menonjol  sejak Orde Baru berjalan diantaranya adalah :

1. Kebijaksanaan selama periode 1966 – 1969

Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintahan Orde Lama, terutama dari paham komunis. Selain itu masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih sangat tinggi. Kebijaksanaan ini cukup berhasil menekan inflasi dari _­+/- 650% menjadi hanya +/- 10% saja, suatu prestasi ekonomi yang tidak kecil.

1. Periode Pelita l

–        Peraturan pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang ekspor dan impor

–        Paket Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupian terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :

• Kestabilan harga bahan pokok
• Peningkatan nilai ekspor
• Kelancaran impor
• Penyebaran barang di dalam negeri

1. Periode Pelita ll

Periode ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai  Perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah, disamping untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK)

1.  Periode Pelita lll

Periode ini diwarnai dengan devisitnya neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena ditererapkannya tindakan proteksi dan kuota oleh negara-negara pasaran komoditi ekspor Indonesia. Adapun kebijaksanaan-kebijaksaan pemerintah yang sempat dikeluarkan dalam periode ini adalah :

–          Paket Januari 1982, yang berisi mengenai tata-cara pelaksanaan ekspor-impor, dan lalu lintas devisa

–          Paket kebijaksanaan imbal beli (counter purchase), yang dikeluarkan untuk menunjang kebijaksaan paket Januari di atas

–          Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar dari Rp 625$ menjadi Rp 970$, dengan harapan :

• Gairah ekspor dapat meningkat, sehingga penerimaan negara menjadi lebih banyak
• Komoditi impor menjadi lebih mahal, karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya

1. Periode Pelita lV

Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang lahir dalam periode ini adalah :

–       Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, kebijaksanaan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.

–       Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM), yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorog sektor swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.

–       Paket Devaluasi 1986, tindakan ini ditempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun. Kebijaksanaan ini didukung degnan dlaksanakannyapinjaman luar negeri.

–       Paket Kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi, inovasi,dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) dalam rangka meningkatkan non migas.

–       Paket Kebijaksaan 24 Desember 1987 (PAKDES), dengan melakukan restrukturisasi bidang ekonomi, terutama dalam usaha memperlancar perijinan (deregulasi).

–       Paket 27 Oktober 1988, yakni kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan untuk menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.

–       Paket Kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan laut.

–       Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), yakni kebijaksaan di bidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

 

 

1. Periode Pelita V

Kebijaksanaan pemerintah selama pelita V lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landa menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

Dari sekian banyak kebijaksanaan ekonomi yang pernah, sedang dan akan dijalankan pemerintah dengan dukungan semua pelaku ekonomi di Indonesia, apapun istilahnya dapat dikelompokan kedalam Kebijaksanaan Moneter dan Kebijaksaann Fiskal.

 

Kebijaksanaan Moneter

Kebijaksanaan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melaluai peredaran uang dan tingkat suku bunga. Kebijaksanaan ini ditempuh untuk megantisipasi pengaruh-pengaruh baik yang positif atau sebaliknya, dari peredaran uang dan tingkat suku bunga yang berlaku di masyrakat.

Di dalam sistem perekonomian Indonesia, kebijaksanaan moneter ini dijalankan oleh pemerintah melalui lemabaga keuangan yang disebut dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia seperti halnya di negara-negara lainnya, adalah satu-satunya bank sentral di Indonesia yang secara lebih rinci memiliki tugas :

–          Sebagai bank-nya pemerintah, dalam arti membnatu pemerintah dalam mengelola (menyimpan dan meminjam) dana pemerintah yang akan dipergunakan untuk pembangunan.

–          Sebagai bank-nya bank umum, dalam arti akan membantu para bank umum dalam kegiatan operional dana yang dimiliki atau membutuhkannya.

–          Sebagai lembaga pengawasan kegiatan lembaga keuangan, dalam arti mengawasi produk-produk yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi peredaran uang dan iklim investasi.

–          Bersama lembaga pemerintah terkait lainnya bertugas sebagai lembaga pengawas kegiatan ekonomi di sektor luar negeri.

–          Memperlancar kegiatan perekonomian dengan cara mencetak uang kartal (kertas dan logam)

Dilihat dari upaya yang ditempuh, kebijaksanaan moneter ini dapat dikelompokan menjadi dua jenis kebijaksanaan moneter, yakni :

 

 

1. Kebijaksanaan moneter kuantitatif

Sesuai dengan namanya jenis kebijaksaan moneter ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya. Kebijaksanaan jenis ini umumnya dijalankan denga tiga cara, yaitu :

Pertama, dengan melakukan operasi padar terbuka, yakni dengan memperjual-belikan surat-surat berharga (SBI) yang dimiliki oleh Bank Indonesia, dengan harapan uang yang beredar akan menjadi lebih banyak atau menjadi lebih sedikit sesuai yang diperlukan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.

Dipihak lain, agar kebijaksaan operasi pasar terbuka yang dijalankan ada Indonesia tersebut berjalan sesuai harapan, maka perlu dipenuhi syarat-syarat dibawah ini :

–          Surat berharga yang akan diperjual belikan jumlahnya cukup

–          Bank Umum tidak memiliki kelebihan dalam cadangan minimalnya

Kedua, dengan merubah tingkat suku bunga diskonto. Tingkat suku bunga diskonto adalah tingkat suku bunga yang berlaku dalam transaksi moneter antara Bank Indonesia dengan Bank Umum. Proses dari cara ini adalah, jika dengan asumsi yang sama, bahwa agar uang yang beredar di Indonesia tidak terlalu banyak maka tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menaikan tingkat suku bunga diskonto.

Ketiga, dengan cara merubah prosentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum. Jika bank umum memiliki kelebihan cadangan minimal, maka operasi pasar terbuka akan gagal. Namun demikian cara inipun akan gagal jika bank umum kembali menetapkan/memiliki kelabihan cadangan minimal lagi.

 

1. Kebijaksanaan moneter kualitatif

Kebijaksanaan moneter kualitatif ini adalah dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/ lembaga keuangan lainnya, baik manajemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksaan moneter kuantitatif yang sedang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

 

Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan fiskal adalah suatu tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan.

Kebijaksanaan fiskal (dalam hal ini melalui perpajakan) dapat dibedakan dan beberapa segi.

Pertama dilihat dari segi cara pembayarannya, sistem pembayaran pajak dibagi menjadi dalam istilah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti pajak pertambahan nilai, cukai rokok, dan sejenisnya.

Kedua jika dilihat dari besar-kecilnya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, pajak dapat dibagi dalam :

–       Pajak Regresif, yakni pajak yang besar kecilnya nilai yang harus dibayarkan, ditetapkan berbanding terbalik dengan besarnya pencapatan wajib pajak

–       Pajak Sebanding, Pajak yang besar-kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan, umumnya unutk tiap jenis komoditi dengan karakteristik yang sama.

–       Pajak Progresif, adalah pajak yang besar-kecilnya akan ditetapkan searah dengan besarnya pendapatan wajib pajak, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

Ketiga, jika dilihat dari sisi tujuan ditetapkannya, maka ada beberapa tujuan dari adanya kebijaksanaan perpajakan ini, yakni :

–       Pajak adalah sebagai sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup potensial.

–       Pajak adalah sebagai alat pengendali tingkat pegeluaran masyarakat dengan sistem perpajakan dapat membantu pemerintah dalam hal menekan pengeluaran, terutama jika kondisi perekonomian sedemikian cepatnya.

–       Pajak adalah salah satu alat yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk lebih meratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.

 

Kebijaksanaan Moneter dan Fiskal di sektor luar negeri

Di dalam sektor luar negeri, kedua kebijaksanaan ini memiliki istilah lain, yang di dalam istilah tersebut terdapat kombinasi antara keduanya. Istilah yang dimaksud adalah : kebijaksanaan menekan pengeluaran dan Kebijaksaaan memindah pengeluaran.

 

Kebijaksanaan menekan pengeluaran

Kebijaksanaan ini dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Cara-cara yang ditempuh diantaranya :  menaikan pajak pendapatan dan mengurangi pengeluaran pemerintah.

Jika dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil tersebut, bahwa kebijaksanaan ini tampaknya tidak cocok untuk keadaan perekonomian yang sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Karena dengan kondisi perekonomian yang seperti itu, maka justru perekonomian sedang membutuhkan dana yang besar untuk menaikan investasi, sehingga dapat tercipta lapangan pekerjaan yang dapat menampung para penganggur tersebut. Sedangkan jenis kebijaksanaan ini justru mengakibatkan sebaliknya.

 

Kebijaksanaan memindah pengeluaran

Dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dapat dilakukan secara paksa dan dapat juga dipergunakan dengan memakai rangsangan. Secara paksa kebijaksanaan ini ditempuh dengan cara :

–          Mengenakan Tarif dan/ atau quota

–          Mengawasi pemakaian valuta asing

Sedangkan kebijaksanaan memindah pengeluaran yang dilakukan dengan rangsangan dapat ditempuh dengan cara :

–          Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor

–          Menyetabilkan upah dan harga di dalam negeri

–          Melakukan Devaluasi. Devaluasi adalah suatu tindakan pemerintah dengan menurunkan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar. Tujuan mendasar dilakukannya devaluasi adalah untuk meningkatkan volume transaksi komoditi ekspor Indonesia. Harapannya dengan peningkatan tersebut, penerimaan negara dari sektor perdagangan luar negeri dapat meningkat, seingga diperoleh dana pembangunan yang lebih banyak. Namun demikian, manfaat devaluasi tersebut baru dapat dirasakan jika dipenuhi beberapa kondisi di bawah ini, yakni :

• Pertama, permintaan komoditi ekspor Indonesia memiliki sifat yang elastis. Elatis artinya, bahwa perubahan sedikit saja pada harga akan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap komoditi tersebut dalam volume yang jauh lebih besar.
• Kedua, permintaan komoditi impor juga bersifat elastis dalam arti hampir sama dengan syarat pertama, maka jika terjadi bahwa harga komoditi impor menjadi mahal sedikit saja (karena efek devaluasi), maka akan terjadi penurunan permintaan dari masyarakat Indonesia terhadap komoditi impor dalam jumlah yang sangat besar, dengan demikian tindakan devaluasi akan membawa hasil. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, meskipun harga komoditi impor telah diturunkan, bahkan dengan prosentase yang besar sekalipun, tetapi selera masyarakat Indonesia terhadap komoditi asing begitu tinggi, maka tindakan devaluasi tersebut tidak akan membawa dampak yang positif.
• Ketiga. Adalah kemampuan industri nasional dalam memenuhi adanya peningkatan permintaan ekspor Indonesia tersebut.
• Keempat, adanya kemampuan pemerintah dan masyarakat di dalam mengendalikan inflasi di dalam negeri.
• Kelima, kenyataan bahwa negara mitra dagang Indonesia tidak melakukan tindakan/kebijaksanaan yang sama. Jika ini terjadi dengan nilai devaluasi yang lebih besar, maka kejadiannya akan menyebabkan harga komoditi ekspor Indonesia akan menjadi mahal. Dan sebaliknya komoditi impor negara mitra ( ekspor dari negara mitra menjadi lebih murah). Sesuatu hal yang jauh dari harapan dilaksanakannya kebijakan devaluasi oleh pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI PERANAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

BAB VI

PERANAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

 

PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

            Beberapa alasan mengapa suatu Negara, memerlukan Negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah :

• Tidak semua kebutuhan masyarakatnya dapat dipenuhioleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus dilakukan impor dari Negara yang memproduksinya.
• Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasara di luar negeri. Untuk itulah suatu Negara membutuhkan negra lain untuk perluasaan pasar bagi produknya.
• Sebagai sarana untuk melakukan proses alih teknologi
• Perdangangan anatar Negara sebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingan-kepentingan politik lainnya.
• Secara ekonomis dan matematis prdangan anatar Negara dapat mendatangkan tambahan keuntungan dan efisien darai dilakukannya tindakan spesialisasi produksi dari negara-negara yang memiliki keuntungan mutlakatau keuntungan berbanding.

 

HAMBATAN-HAMBATAN PERDANGANGAN ANTAR NEGARA

Bentuk-bentuk hambatan yang selama ini terjadi diantaranya adalah :

• Hambatan Tarif

Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara (komoditi import). Seacara garis besar penetapan tarif ada dua jenis, yakni :

1. Tarif Ad-volarem yakni tarif yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai komoditi yang di impor.
2. Tarif Spesifik, yakni tarif yang besar kecilnya didasarkan pada nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi impor tertentu.

 

• Hambatan Quota

Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu negara untuk membatasi masukan komoditi impor ke negaranya. Quota dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah suatu negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke negara tersebut.

 

• Hambatan Dumping

Dumping diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah diluar negeri dibanding harga didalam negeri untuk produk yang sama.

 

• Hambatan Embargo/Sanksi Ekonomi

Akibat dari hambatan ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkena sanksi ekonomi dari pada akibat yang ditimbulkan oleh hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

 

MENGAPA PEMERINTAH MENERAPKAN HAMBATAN PERDAGANGAN?

            Banyak alasan yang mendorong pemerintah menerapkan kebijaksanaan hambatan perdagangan, diantaranya adalah :

–          Tarif dan quota disamping untuuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor luar negeri, dipergunakan untuk lebih menyeimbangkan keadaan neraca pembayaran yang masih defisit.

–          Tarif dan quota ditetapkan untuk melindungi industri dalam negeri yang masih dalam taraf berkembang, dari serangan komoditi-komoditi asing yang telah lebih dahulu ‘ dewasa’.

–          Tarif dan quota ditarapkan untuk mempertahankan tingkat kemakmuran yang telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat suatu negara.

–          Dumping digunakan untuk memacu perkembangan ekspor lewat kenaikan permintaan dikarenakan harga yang murah tersebut.

–          Sanksi ekonomi diterapkan lebih dikarenakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan HAM, politik, terorisme dan keamanan internasional.

SEKILAS MENGENAI NERACA PEMBAYARAN LUAR NEGERI INDONESIA

            Secara ringkas pos-pos dalam neraca pembayaran luar negeri Indonesia tersebut dapat dikelompokan dalam berikut ini :

–          Neraca perdagangan, yang merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, baik migs maupun non migas.

–          Neraca jasa, merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor dibidang jasa.

–          Neraca berjalan, merupakan hasil penggabungan antara neraca perdagangan dan neraca jasa. Jika lebih banyak pos arus kas masukannya (ekspor) maka nilai neraca berjalan ini surplus, begitu pula sebaliknya.

–          Neraca lalu-lintas modal, merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan lalu-lintas modal pemerintah bersih (selisih antara pinjaman dan pelunasan hutang pokok) dan lalu-lintas modal swasta bersih, berikut lalu-lintas modal bersih lainnya yang merupakan selisih penerimaan penanaman modal asing dengan pembayaran BUMN.

–          Selisih yang belum diperhitungkan.

–          Neraca lalu-lintas moneter, yang merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan perubahan cadangan devisa.

 

PERANAN KURS VALUTA ASING DALAM PEREKONOMIAN LUAR NEGERI INDONESIA

            Kurs valuta asing adalah niali tukar yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit dollar dalam kurun waktu tertentu. Masalah kurs valuta asing mulai muncul ketika transaksi ekonomi sudah mulai melibatkan dua negara (mata uang) atau lebih, tentunya sebagai alat untuk menjembatani perbedaan mata uang dimasing-masing negara.

            Beberapa istilah yang biasanya berkaitan dengan kurs valuta asing tersebut, yaitu :

–          Depresiasi, adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadam mata uang asing (dollar)

–          Apresiasi, kebalikan dari depresiasinya rupiah. Dengan demikian jika rupiah mengalami depresiasi (mengalami penurunan nilai) maka mata uang dollar akan apresiasi.

–          Spot rate, adalah nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2×24 jam saja.

 

APLIKASI

            Perubahan permintaan penawaran pada proses selanjutnya dapat mengakibatkan mata uang di dalam negeri (rupiah) mengalami penurunan nilai atau aperesiasi, dna dapat juga mengalami kenaikan nilai atau depresiasi, kedua hal tersebut tergan tung dari sebab-sebab perubahan permintaan – penawaran valuta asing tersebut. Adapun sebab-sebab perubahan tersebut diantaranya :

a)      Perubahan selera masyarakat terhadap komoditi luar negeri.

b)      Perubahan iklim investasi dan tingkat bunga

c)      Perubahan tingkat inflasi

d)     Iklim investasi

BAB V ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

 

A. Perkembangan Dana Pembangunan di Indonesia

APBN merupakan konsep prencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun.

Secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos seperti dibawah ini :

• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

 APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dinamis.

 

B. Proses Penyusunan Anggaran

• Penyusunan anggaran biasanya menggunakan tahun fiskal dan bukan tahun masehi, sehingga proses penyusunan oleh Departemen atau Lembaga pemerintah Non Departemen sudah dimulai pada 1 April tahun yang bersangkutan. Oleh keduanya usulan rencana anggaran diajukan dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) bagi anggaran rutin dan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan.
• Selanjutnya DUK dan DUP tersebut, antara bulan Agustus dan September akan diajukan dan disampaikan ke BAPPENAS dan Ditjen Anggaran Departemen Keuangan. Selanjutnya DUK dan DUP tersebut akan diproses oleh BAPPENAS antara bulan Oktober-Nopember.
• Pada proses tersebut BAPPENAS akan menyesesuaikan isi DUK dan DUP dengan perkiraan penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya dalam bulan desember akan ditentukan batas atas (plafon) anggaran untuk tahun anggaran yang bersangkutan dalam bentuk RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
• Pada bulan Januari, setelah RAPBN tersebut dilampiri/disertai keterangan dari pemerintah dengan nota-keuangan, akan disampaikan oleh Presiden dihadapan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapat persetujuan seperti yang tersirat dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945.
• Selanjutnya RAPBN tersebut akan dibahas oleh DPR bersama-sama dengan Menteri atau Ketua Lembaga yang bersangkutan melalui Rapat Kerja Komisi APBN.
• Jika dalam pembahasan tersebut dicapai suatu kesepakatan maka RAPBN untuk tahun anggaran yang bersangkutan tersebut, persetujuannya akan dituangkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun tersebut.
• Anggaran yang telah disetujui pemerintah tersebut akan dituangkan kembali dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP) departemen atau lembaga pemerintah yang bersangkutan

 

C. Perkiraan Penerimaan Negara

            Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari :

a. Penerimaan dalam negeri

untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan orede baru masih ukup mengantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.

b. Penerimaan Pembangunan

               meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pemaka dmbangunan yang yang demikian cepat maka dana tersebut masih perlu di lengkapi dan ditunjang dengan dana yang beraal dari luar negeri.

D. Perkiraan Pengeluaran Negara

Secara garis besar pengeluaran negara dikelompokan menjadi dua, yakni :

1. 1.      Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :

• Pengeluaran untuk belanja pegawai
• Pengeluaran untuk belanja barang
• Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
• Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
• Pengeluaran lain-lain

 

1. 2.      Pengeluaran Pembangunan

Secara garis besar yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :

• Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau lembaga negara, diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen / lembaga negara bersangkutan.
• Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah ( Dati I dan II ).
• Pengeluaran Pembangunan lainnya.

 

E. Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

1)      Penerimaan Dalam Negeri dari Migas

• Produksi minyak rata-rata perhari
• Harga rata-rata ekspor minyak mentah

 

2)      Penerimaan Dalam Negeri Di Luar Migas

Faktor-faktor yang memepertimbangkan adalah :

• Pajak Penghasilan
• Pajak pertambahan nilai
• Bea masuk
• Cukai
• Pajak ekspor
• Pajak bumi dan bangunan
• Bea materai
• Pajak lainnya
• Penerimaan bukan pajak
• Penerimaan dari hasil penjualan BBM

 

3)      Penerimaan Pembangunan

Terdiri darai penerimaan bantuan program dan bantuan proyek